JAKARTA, Dalam rangka meningkatkan rasa nasionlisme bela negara, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menggelar sosialisasi program komponen cadangan (komcad) guna memperkuat kekuatan TNI dalam pertahanan negara.

Untuk itu diperlukan penyusunan kebijakan tentang bidang pembinaan teritorial. Untuk itu diperlukan sosialisasi, salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD). Dan kali ini mengangkat tema kajian tentang implikasi Pengesahan UU No. 23 tahun 2019 Terhadap Sistem Pembinaan Territorial TNI AD,

“Pembinaan teritorial salah satu fungsi utamanya TNI Angkatan Darat. Untuk itu, pembinaan teritorial harus berhasil. Karena pembinaan terotorial kebijakan Kasad , ” ujar Brigjen TNI Eko Susetyo M.M, Kapok Sahli Danpuster TNI AD ketika bincang dengan awak media di kantornya Pusterad, Cipayung Jakarta Timur. Selasa (30/3/2021)

Untuk itu Eko Susetyo berharap dengan adanya Focus Group Discussion akan mendapatkan input dan outout dari peserta FGD.

Sementara sebagai narasumber FGD Brigjen TNI Fahrid Amran selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan, Ditjen Pothan Kemehan memaparkan agenda pemerintah yang sangat penting dan strategis, untuk meningkatkan Pertahanan Negara sesuai program Kemenhan RI.

Melalui peraturan UU No.23 tahun 2019, tentang pengelolaan sumber daya nasional, yang telah disiapkan untuk dikerahkan, melalui mobilisasi.

“Guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan bersama TNI, untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,”jelasnya.

Ditambahkan, Fahrid Amran, sesuai landasan konstitusi UUD 1945 pasal 27 dan 30.Menyebutkan, setiap WNI berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Melalui UU No 3 tahun 2002, tentang pertahanan negara, yaitu komponen utama dan komponen cadangan.

“Komponen utama adalah TNI, sedangkan komponen cadangan dan tambahan, adalah Kementrian terkait, Pemerintah Tingkat l dan ll serta Swasta,” sebutnya.

Termasuk, sambung Ditjen Pothan Kemhan RI, keikut sertaan WNI dalam usaha Bela Negara. Dapat melalui pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib, bagi calon Komponen Cadangan, yang telah memenuhi syarat.

“Serta pengabdian sebagai TNI secara suka rela atau wajib. Juga pendidikan kewarganegaraan PKBN,” ungkapnya

Sementara Prof.. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D Rektor Universitas Ahmad Yani, sebagai salah satu narasumber menegaskan kalau pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung pertahanan negara sudah saatnya dilakukan saat ini.

“Pembentukan komponen cadangan pendukung pertahanan negara sudah saatnya dilakukan sekarang dan tidak bisa ditawar lagi,” tegas Prof. Hikmahanto.